KAJI POLA DISTRIBUSI DAN KONSUMSI, KEPALA BAPPEDA SARANKAN PANGKALPINANG HARUS PUNYA BUMD

SHARE

Pangkalpinang, Bappeda, 6/12/22 - Kepala Bappeda & Litbang Kota Pangkalpinang M. Belly Jawari, S.T., M.Si membuka kegiatan Rapat Focus Group Discussion (FGD) I
Pengkajian Aktual Pola Distribusi dan Konsumsi di Kota Pangkalpinang yang bertempat di Ruang Rapat Bappeda dan
Litbang Kota Pangkalpinang, Selasa (6/12/2022).

Kepala Bappeda dan Litbang Kota Pangkalpinang mengatakan bahwa FGD kali ini akan melakukan Pengkajian Aktual Pola Distribusi dan Konsumsi di Kota Pangkalpinang.

"Minggu kemarin, kita telah melakukan FGD I pada hari Selasa. Kemarin sudah disampaikan narasumber juga dari Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (Perindagkop UMKM), Universitas Bangka Belitung juga," ujarnya.

Eks Kepala Bidang (Kabid) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kota Pangkalpinang ini menje pihaknya sebelumnya sempat menyarankan dan memberikan masukan kepada dinas dan unsur terkait dalam Kegiatan Focus Group Discussion (FGD) | Pengkajian Aktual Peluang dan Pengembangan Ekonomi Kreatif dan Strategis Pengembangan Koperasi dan UMKM bagi Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Daerah di Rumah Dinas Walikota Pangkalpinang, Kamis (24/11) lalu.

"Pertama, kemarin itu saran kita adalah kita ingin tahu asal dari produk seperti contoh kemarin itu kayak bawang, cabai, sayuran, telur ayam itu dari daerah mana saja yang masuk ke Pangkalpinang. Apakah ini dari kabupaten tetangga ataupun dari provinsi tetangga ?," tanya M. Belly Jawari.

Belly mempertanyakan asal usul dan persentase suplai komoditi yang masuk ke wilayah Babel.

"Kedua, berapa persen sebenarnya komoditi-komoditi ini suplainya dari luar dan berapa di Bangka Belitung. Cabai ini, apakah 80% dari provinsi kita ?, dari kabupaten mana ? ataupun dari Kota Pangkalpinang berapa persen ?," tanyanya lagi.

Belly juga menyarankan perlunya rekomendasi dari Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dalam mengkaji Pola Distribusi dan Konsumsi ini.

"Pak Andika, jadi kita di Pangkalpinang ini kelas kita ibukota provinsi sebenarnya bagaimana kita bisa bersaing kalau kita cuma punya satu BUMD yang bergerak di PDAM saja. Kalau kita melihat dibeberapa daerah di Indonesia seperti di Jawa Barat mereka-mereka yang mempunyai basisnya adalah ketahanan pangannya cukup, mereka itu masih punya BUMD yang berkaitan dengan pangan, Subang, Karawang mereka punya BUMDnya. Masa' kita gak punya yang notabene kita Bangka Belitung kepulauan," jelasnya.

Lebih lanjut Belly mencontohkan Buleleng merupakan salah satu daerah tourism yang mempunyai tiga BUMD.

"APBD mereka 2,8 Triliun, jumlah pegawai mereka ASN ya itu 8000 dan PHL nya lebih banyak dari ASN. PAD nya dua kali lipat dari kita sekitar 400an," ungkapnya.

Disisi lain, Plt Kepala Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (Perindagkop UMKM) Kota Pangkalpinang, Andika Saputra, S.H, M.H mengatakan penataan UMKM yang tidak beraturan juga ada kecenderungan dalam hal perihal strategis.

"Makanya ditahun ini melakukan rombak dalam hal pendataan melalui data aplikasi yang kami namai Sistem Informasi Data Tunggal. Jadi, semuanya data online yang ada di Kota Pangkalpinang kami hadirkan di sana," tambah Andika. (BLP-01)