BRIN Apresiasi 39 BRIDA/BAPPERIDA Optimal 2025, Perkuat Sinergi Riset dan Inovasi Daerah

SHARE

Jakarta, 27 Oktober 2025 – Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) terus memperkuat peran riset dan inovasi sebagai penggerak pembangunan nasional berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi. Salah satu langkah strategisnya diwujudkan melalui kegiatan Penilaian Kinerja BRIDA/BAPPERIDA Tahun 2025, yang melibatkan lembaga riset dan inovasi daerah dari 24 provinsi, 187 kabupaten, dan 41 kota di seluruh Indonesia. Dalam apresiasi BRIDA/BAPPERIDA Optimal 2025 ini terpilihlah 12 BRIDA/BAPPERIDA di tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota untuk indikator perumusan kajian kebijakan yang dimanfaatkan dan 27 BRIDA/BAPPERIDA di tingkat Provinsi/Kabupaten/Kota untuk indikator peran BRIDA dalam Optimalisasi Potensi dan/atau Penyelesaian Permasalahan Daerah. 

 Tujuan dari kegiatan Apresiasi BRIDA/BAPPERIDA Optimal yaitu memberikan apresiasi kepada BRIDA/BAPPERIDA yang mampu berkontribusi pada pemanfaatan kajian kebijakan yang dimanfaatkan dalam regulasi dan perencanaan program/kegiatan daerah; kemudian menyampaikan hasil identifikasi dan tindak lanjut rencana kerja dalam NKS antara Pemda dan BRIN, dan Dokumen dokumen Renduk Pemajuan Iptek Daerah serta bertujuan mengidentifikasi isu-isu strategis yang menjadi usulan kajian kebijakan untuk kegiatan TA. 2026. Pemerintah Kota Pangkal Pinang menjadi salah satu penerima apresiasi BRIDA/BAPPERIDA Optimal Tahun 2025 untuk indikator peran BRIDA dalam optimalisasi potensi dan/atau penyelesaian permasalahan daerah yaitu terkait penanganan permasalahan sampah di Kota Pangkal Pinang secara berkelanjutan.

 Kota Pangkal Pinang merupakan ibukota Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki masalah penanganan sampah yang semakin mendesak seiring dengan pertumbuhan penduduk, aktivitas ekonomi dan peningkatan konsumsi masyarakat. Saat ini jumlah penduduk Kota Pangkalpinang sebanyak 244.741 jiwa dan menghasilkan sekitar 154,3 ton sampah per hari, dengan sebagian besar masih berakhir di TPA tanpa proses pemilahan atau daur ulang yang memadai. Hal ini menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan, kesehatan masyarakat, dan efisiensi tata kelola kota.

 Adapun manfaat yang diperoleh oleh Pemerintah Kota Pangkal Pinang yaitu adanya rekomendasi kebijakan yang diarahkan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah secara tersistem, serta mendorong terciptanya ekosistem kota yang lebih bersih, sehat dan berdaya saing. 

 Menurut Wakil Wali Kota Pangkal Pinang, Dessy Ayutrisna, S.E., M.M., apresiasi yang diberikan oleh BRIN ini menjadi bukti nyata bahwa upaya Pemerintah Kota Pangkal Pinang dalam menghadirkan solusi inovatif terhadap permasalahan daerah mendapat pengakuan di tingkat nasional. “Kami sangat bersyukur atas apresiasi yang diberikan oleh BRIN. Penghargaan ini bukan hanya bentuk pengakuan, tetapi juga motivasi bagi kami untuk terus memperkuat kolaborasi antara pemerintah daerah, BRIN, dan masyarakat dalam mengembangkan inovasi berbasis riset. 

Permasalahan sampah menjadi perhatian serius kami, dan dengan dukungan BRIN, kami optimis dapat mewujudkan sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan, efektif, dan memberi manfaat ekonomi bagi masyarakat,” ujarnya. Langkah nyata yang telah dilakukan dalam upaya tersebut antara lain melalui hasil Riset Indonesia Maju (RIM) yang dilaksanakan oleh BRIN bekerja sama dengan Universitas Gadjah Mada (UGM) serta berkolaborasi dengan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

 Melalui riset ini, dikembangkan alat pengolahan sampah plastik yang akan diserahterimakan kepada Pemerintah Kota Pangkal Pinang sebagai bentuk dukungan terhadap penguatan sistem pengelolaan sampah berbasis inovasi. Lebih lanjut, Dessy menambahkan bahwa Pemerintah Kota Pangkal Pinang berkomitmen untuk menindaklanjuti hasil kajian dan rekomendasi yang diberikan BRIN dalam bentuk kebijakan dan program konkret di lapangan. “Kami berharap sinergi ini terus berjalan ke depan, agar riset tidak berhenti pada tataran konsep, tetapi benar-benar bisa diimplementasikan dalam kebijakan dan kegiatan pembangunan daerah,” tambahnya.